Dasar Hukum BAPOMI adalah pondasi utama yang menjadikan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia memiliki wewenang kuat dalam mengatur dan mengembangkan olahraga mahasiswa di seluruh Indonesia. Keberadaan landasan hukum ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bagi legitimasi serta efektivitas setiap program yang dijalankan BAPOMI. Tanpa dasar hukum yang jelas, peran BAPOMI tidak akan sekuat sekarang.
Landasan hukum BAPOMI bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembinaan olahraga nasional dan pendidikan tinggi. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil BAPOMI sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, BAPOMI tidak hanya beroperasi atas inisiatif sendiri, melainkan sebagai perpanjangan tangan negara dalam pembinaan talenta olahraga mahasiswa.
Salah satu pilar utama Dasar Hukum BAPOMI adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga di berbagai tingkatan, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. BAPOMI berperan sebagai implementator dari semangat undang-undang ini dalam konteks mahasiswa.
Selain itu, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang terkait dengan pendidikan tinggi dan kepemudaan juga menjadi bagian integral dari Dasar Hukum BAPOMI. Regulasi-regulasi ini memberikan mandat kepada perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan non-akademik, termasuk olahraga, sebagai bagian dari pengembangan potensi mahasiswa secara holistik.
Wewenang BAPOMI sangat krusial dalam menyelenggarakan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) dan berbagai kejuaraan olahraga mahasiswa lainnya. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, hasil dari kompetisi-kompetisi ini diakui secara resmi dan menjadi bagian dari sistem pembinaan olahraga nasional. Ini memberikan bobot dan kredibilitas pada setiap prestasi yang diraih.
Dasar BAPOMI juga memberikan kewenangan kepada organisasi ini untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi olahraga lainnya. Kerjasama ini penting untuk mendukung pendanaan, fasilitas, dan program pembinaan yang lebih komprehensif, sehingga atlet mahasiswa mendapatkan dukungan terbaik.
Pada akhirnya, kejelasan dasar hukum menjadikan BAPOMI sebagai otoritas yang dihormati dan memiliki legitimasi penuh dalam dunia olahraga mahasiswa. Ini menghilangkan keraguan mengenai peran dan fungsinya, serta memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil BAPOMI berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan demi kepentingan pengembangan olahraga mahasiswa.